KLHK Fokus Tingkatkan Kemampuan Masyarakat Pemegang Ijin Hutan Sosial

Kategori: Berita Kemenlhk
Ditayangkan: Jumat, 05 April 2019
Ditulis oleh Administrator
Program Hutan Sosial saat ini telah mencapai 2,6 juta Ha untuk sekitar 656 ribu Kepala Keluarga dengan total 5.572 unit Surat Keputusan (SK). Angka tersebut menurut data dari Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), KLHK per tanggal 1 April 2019. 
 
Direktur Jenderal PSKL, Bambang Supriyanto menjelaskan bahwa KLHK tengah berfokus untuk meningkatkan kemampuan masyarakat yang telah mendapatkan izin hutan sosial. Hal itu Bambang jelaskan saat acara Ngobrolin Hutan Sosial di Jakarta, (5/4).
Sumber: Humas KLHK

Berita selengkapnya

Indogreen Environment and Forestry Expo 2019, Bangkitkan Optimisme Industri Sektor LHK

Kategori: Berita Kemenlhk
Ditayangkan: Jumat, 05 April 2019
Ditulis oleh Administrator
Indogreen Environment and Forestry Expo (IEFE) 2019 kembali digelar oleh KLHK, dan kali ini giliran kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi tuan rumah acara ini. Dimeriahkan oleh pameran produk-produk hasil hutan dari seluruh Indonesia, IEFE 2019 diikuti oleh sekitar 100 peserta yang berasal dari instansi pemerintah pusat, daerah, dan para pegiat lingkungan.
 
Mengambil tema “Integrasi dan Sinergi Industri Pada Sektor Kehutanan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”, IEFE 2019 diharapkan semakin mendekatkan impian Indonesia menjadi “champion” dalam perdagangan produk kayu legal dan hasil hutan bukan kayu di pasar global. Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono, saat mewakili Menteri LHK, membuka IEFE 2019 di Celebes Convention Center Makassar (04/07/2019).
 
Sumber: Humas KLHK
 

KLHK Apresiasi Pengungkapan Kasus Perdagangan Illegal Satwa Liar Dilindungi

Kategori: Berita Kemenlhk
Ditayangkan: Selasa, 02 April 2019
Ditulis oleh Administrator
Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Selasa, 2 April 2019. KLHK menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Kepolisian Republik Indonesia, atas keberhasilan penangkapan dan pengungkapan jaringan perdagangan illegal satwa liar yang dilindungi Undang-Undang oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri dan Polda Jawa Timur belakangan ini. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Wiratno saat konferensi pers, di Jakarta (2/4).
 
Wiratno menjelaskan bahwa satwa liar komodo tidak hanya ditemukan di Taman Nasional (TN) Komodo, namun juga terdapat di daratan Flores. Adanya komodo selain di TN Komodo dapat menjadi lokasi wisata berbasis komodo di Flores. “Banyak orang yang tidak tahu bahwa Komodo juga terdapat di daratan Flores.”, jelas Wiratno.
 
Terkait dengan rincian Barang Bukti (BB) Komodo, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur (22/2/2019) menerima penitipan BB komodo dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur sejumlah 1 (satu) ekor. Esok harinya (23/2/20190), BBKSDA Jawa Timur kembali menerima titipan BB dari Bareskrim Mabes Polri sejumlah 1 (satu) ekor komodo. Kemudian, Tanggal 8 Maret 2019, Ditreskrimsus Polda Jatim kembali menitipkan satwa komodo sejumlah 4 (empat) ekor kepada Balai Besar KSDA Jawa Timur. Barang Bukti tersebut diatas total berjumlah 6 (enam) ekor komodo dan berasal dari 3 TKP.
Sumber: Humas KLHK
 

Hingga Desember 2018, Realisasi TORA Mencapai 2,4 Juta Ha

Kategori: Berita Kemenlhk
Ditayangkan: Kamis, 07 Maret 2019
Ditulis oleh Administrator

Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jum’at, 5 April 2019. Hingga Desember 2018, Pemerintah telah menyiapkan 2,4 juta ha untuk redistribusi lahan reforma agraria dari kawasan hutan khususnya Program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA). Sebagaimana tertuang Dalam RPJMN tahun 2015-2019, redistribusi lahan yang berasal dari kawasan hutan telah ditetapkan seluas 4,1 juta ha, berasal dari penguasaan tanah masyarakat di dalam kawasan hutan yang termasuk Kategori Inventarisasi dan Verifikasi (Inver) Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PTKH) melalui Tim Inver, dan yang termasuk Kategori Non Inver PTKH melalui Tim Terpadu.

KLHK Terus Tingkatkan Kapasitas Pengawasan Intern Pemerintah

Kategori: Berita Kemenlhk
Ditayangkan: Jumat, 04 Januari 2019
Ditulis oleh Administrator
KLHK memperoleh penghargaan Sertifikat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Level 3 dari BPKP. Penghargaan tersebut menunjukan adanya peningkatan kapasitas pengawasan intern pemerintah di jajaran KLHK.
 
"Kita sedang terus berusaha membangun upaya-upaya pengawasan melalui langkah kolaboratif stakeholder, didukung oleh supervisi (KPK, BPK RI, BPKP, DPR RI, dan DPD RI), dan memperhatikan pengawasan sosial masyarakat, penguatan kapasitas melalui pemahaman secara mendasar dan penguatan instrumen serta daya inovasi," ujar Menteri LHK, Siti Nurbaya, dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Lingkup KLHK Tahun 2019 di Jakarta (09/04/2019).
Sumber: Humas KLHK
 
Berita selengkapnya disini

 

Kategori: Berita Kemenlhk

 

Kontak Kami

Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Manado

Jl. Raya Adipura Kel. Kima Atas, Kec. Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara (Indonesia)

Phone : (0431) 7242949

Email :

Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

 

Halaman Dalam Perbaikan

Kategori: Berita Kemenlhk
Ditayangkan: Rabu, 18 April 2018
Ditulis oleh Administrator

Maaf Halama Masih dalam perbaikan