Call For Paper

Baner

Bintang Minggu ini

Baner

Form Kunjungan

Baner

Link

Baner
Baner
Baner

UPT Kehutanan SULUT

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Informasi & Pengaduan

Baner
Solusi Konflik Tenutorial KPHP Poigar
Senin, 27 Februari 2017 01:57

Pendidikan, Interaksi dan Ekonomi adalah Faktor Penentu Perilaku Masyarakat dalam Mengelola Kawasan Hutan

(Education, Interaction and Economics are Determinants of Society Behavior in Managing Forest Area)


BP2LHK MANADO (Manado, 27/02/2017)_KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi) Model Poigar memiliki arti dan peranan yang strategis bagi pembangunan kehutanan di Provinsi Sulawesi Utara, hal ini dikarenakan kawasannya terletak pada lintas 2 Kabupaten, yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Minahasa Selatan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 788/Menhut-II/2009 tanggal 7 Desember 2009 dinyatakan bahwa luas keseluruhan kawasan KPHP Model Poigar adalah ± 41.598 ha yang terbagi menjadi HP/HPT seluas 36.332 ha (87,34 %), kawasan HL termasuk hutan bakau di sebagian pesisir pantai seluas 5.265 ha (12,66 %).

Salah satu tujuan dari pembentukan KPHP Model Poigar adalah mampu menjadi solusi dari konflik tenurial yang telah tejadi di kawasan ini sejak lama mengingat intensitas penguasaan lahan dalam kawasan KPHP Model Poigar oleh masyarakat diketahui sangatlah tinggi. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar kawasan KPHP Model Poigar telah diolah masyarakat menjadi kebun kelapa, cengkeh, jagung dan jenis tanaman perkebunan lainnya.

Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2LHK) Manado melalui kegiatan Penelitian Pengelolaan Hutan Berbasis masyarakat di KPHP Model Poigar melakukan penelitian tentang Perilaku masyarakat sekitar kawasan dalam mengolah lahan kawasan.

Arif Irawan, S.Si peneliti BP2LHK Manado, mengatakan bahwa perilaku masyarakat sekitar kawasan KPHP Model Poigar dalam mengolah lahan dalam kawasan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Lolan (salah satu desa yang berbatasan langsung dengan kawasan KPHP Model Poigar) dapat diketahui bahwa perilaku masyarakat dipengaruhi oleh faktor pendidikan, tingkat pendapatan dan tingkat interaksi dengan hutan.

“Tingkat pendidikan seseorang memiliki korelasi positif terhadap perilakunya terhadap hutan, pengaruh positif lamanya pendidikan formal berhubungan dengan pembentukan pola pikir untuk menerima hal-hal logis dari lingkungan sekitarnya,” kata Irawan.

Menurut Irawan berdasarkan hasil pengamatan terhadap masyarakat Desa Lolan dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan berimplikasi nyata terhadap pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. Kegiatan sosialisasi mengenai kawasan KPHP Model Poigar oleh pihak pengelola perlu terus ditingkatkan kepada masyarakat untuk memberikan pengaruh positif terhadap perilaku masyarakat.

Selain itu menurut Irawan tingkat interaksi masyarakat dengan hutan juga merupakan faktor penentu yang memberikan pengaruh secara nyata. Hasil data menunujukkan bahwa semakin tinggi interaksi masyarakat terhadap hutan maka semakin buruk perilakunya.

”Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat masih memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap keberadaan hutan. Tingkat interaksi masyarakat yang tinggi terhadap kawasan hutan ini dapat menjadi modal dasar dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dalam pengelolaan kawasan KPHP Model Poigar,” ujar Irawan.

Lebih lanjut Irawan juga menambahkan selain 2 faktor itu, faktor ekonomi berupa tingkat pendapatan masyarakat yang bersumber dari luar kawasan juga memberikan pengaruh terhadap perilaku masyarakat. Semakin tinggi pendapatan masyarakat yang diperoleh dari luar kawasan hutan diketahui akan berimplikasi terhadap perilaku yang semakin baik.

“Adanya sumber pendapatan masyarakat yang bersumber dari luar kawasan hutan secara tidak langsung akan mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pengelolaan lahan dalam kawasan hutan serta akan memberikan pengaruh terhadap berkurangnya intensitas interaksi masyarakat dalam mengelola sumberdaya hutan yang dapat berpotensi pada kerusakan dan deforestasi,” tambah Irawan.

Khusus untuk Desa Lolan sendiri dari hasil penelitian yang dilakukan BP2LHK Manado, masyarakat secara umum memiliki kesadaran yang sangat baik terhadap keberadaan hutan. “Hal ini merupakan salah satu modal berharga yang dapat dijadikan dasar dalam mengelola konflik yang terjadi. Pada prinsipnya masyarakat tidak berkeberatan jika pemerintah berkolaborasi dalam melakukan pengelolaan lahan dalam kawasan KPHP Model Poigar, bahkan sebagian besar responden menyatakan bahwa sangat berharap pemerintah dapat memberikan arahan terkait pengelolaan lahan yang berimplikasi baik terhadap kondisi lingkungan namun tetap dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat,” pungkas Irawan.***(MF)

 

Sumber Artikel: Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di KPHP Model Poigar (Arif Irawan dkk, 2016)

 

Dokumentasi : Arif Irawan

 

Artikel terkait :

Tantang diri sendiri akan membuat kita Lebih Maju

 


 

------------------------------------------------------------------------------------

 

Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2LHK) Manado

Jl. Raya Adipura Kel. Kima Atas, Kec. Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara (Indonesia)

Email :

Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya

Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya

Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya

Website :

www.manado.litbang.menlhk.go.id

www.balithut-manado.org

E-Jurnal :

http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JWAS

 

Share